Kab.Tangerang, KlikTangsell |– Dugaan penggunaan dana APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024 untuk “plesiran” sejumlah oknum wartawan ke Garut bersama Dinas Kominfo menimbulkan konflik dan kekecewaan di kalangan aktivis dan wartawan.
Arfendy.C.F.L.E.,Selaku Ketua Umum DPP RJN Ruang Jurnalis Nusantara menyatakan kekecewaan atas program tersebut yang terkesan tebang pilih dalam memilih wartawan yang diajak “plesiran”.
“Dinas Kominfo diduga menghamburkan Rp. 460 juta lebih untuk plesiran bersama sekitar 100 wartawan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan efektivitas penggunaan uang rakyat,” ujarnya.
HendraJaya selaku Kabidhumas DPP RJN Ruang Jurnalis Nusantara."menambahkan bahwa program ini dinilai mencoreng kinerja pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Silahkan saja asal tepat waktu, adil, transparan, dengan etika yang profesional, bukan dengan cara seperti sekarang, terkesan tebang pilih, menimbulkan kecemburuan di kalangan aktivis dan wartawan, itu uang rakyat, sementara ekonomi rakyat masih belum stabil, masih pada ngantri segala macam bentuk bantuan, alangkah bagusnya kalau uang itu di pakai untuk bedah rumah, masyarakat miskin merasa di perhatikan,” ujarnya Hendra
Hendra menekankan bahwa di saat ekonomi masyarakat masih dalam masa pemulihan, pejabat terkait harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD dengan jelas dan transparan.
“Wartawan yang mungkin tidak pernah upload berita dari Kominfo, tidak dilibatkan, bahkan dalam beberapa pemberitaan disebutkan ‘orangnya itu itu aja’. Wartawan yang seperti apa si kriterianya? Apa yang rajin tayang pemberitaan pencitraan, atau kedekatan dengan pejabatnya? Sekali lagi itu uang rakyat, hati-hati penggunaannya, sudah tepat apa belum ?? dalam kondisi sekarang ini,” ungkap Hendra.
Permasalahan ini mengungkap keprihatinan mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan dana APBD Kabupaten Tangerang. Seharusnya, pemerintah lebih memfokuskan dana tersebut pada program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti program bedah rumah atau pengentasan ekonomi ekstrem."tutupnya.
( Red/GWI )
