masukkan script iklan disini
KABUPATEN TANGERANG - Kliktangsel -Proyek pemasangan 17 set tiang dan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur irigasi Kalibaru, Kelurahan Balaraja, Kabupaten Tangerang, kini menyeruak sebagai cermin buram pelaksanaan proyek pemerintah yang diduga sarat pelanggaran dan ketertutupan. Tak hanya memalukan, proyek ini seolah menantang akal sehat publik di tengah seruan transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Pantauan di lokasi menunjukkan tak adanya papan informasi proyek sebuah pelanggaran elementer dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Publik dibiarkan bertanya-tanya: siapa pelaksana proyek ini? Berapa besar anggarannya? Dan kapan pelaksanaan serta pengawasannya dimulai dan berakhir? Semua lenyap dalam kabut ketertutupan yang mengusik nurani.
Lebih mencengangkan, pekerjaan berlangsung tanpa standar keselamatan kerja. Tak ada helm, rompi, atau perlindungan minimal lainnya. Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), justru diabaikan secara terang-terangan. Apakah ini kelalaian atau kesengajaan?
Pengakuan dari para pekerja semakin memperkeruh keadaan. Seorang aktivis sosial, Buyung, mengungkap bahwa para pekerja di lapangan ternyata berasal dari subkontraktor, bukan dari perusahaan utama. Mirisnya lagi, tak satu pun dari mereka mengantongi sertifikat keahlian. Bukankah ini sudah melanggar regulasi pelaksanaan proyek pemerintah?
“Kalau pekerjanya saja tak bersertifikat, lalu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Ini proyek pemerintah atau proyek abal-abal? Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini soal nyawa pekerja dan hak publik atas kejelasan proyek,” tegas Buyung.
Ironi terus bertambah. Para pekerja memanjat tiang setinggi lebih dari empat meter hanya dengan tangga kayu rapuh, tanpa sabuk pengaman, tanpa steger, tanpa pengawasan teknis yang memadai. Padahal anggaran untuk perangkat keselamatan tentu sudah dialokasikan. Ke mana perginya anggaran itu?
Penentuan lokasi penanaman tiang juga dipertanyakan. Salah satu titik berada tepat di depan kawasan industri PT. Success Furniture Steel jauh dari pemukiman warga. Ini memunculkan dugaan bahwa pemasangan tiang bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan pesanan dari pihak korporasi tertentu. Siapa yang bermain di balik layar?
Tak hanya itu, sebagian tiang berdiri tanpa lampu, berdampingan dengan tiang yang diduga akan digunakan sebagai dudukan perangkat jaringan WiFi. Apakah ini proyek PJU, atau proyek penyamaran untuk jaringan swasta? Jika benar demikian, publik berhak menilai ini sebagai bentuk manipulasi terang-terangan atas anggaran negara.
Buyung menyebut, absennya papan proyek bukan hanya persoalan administrasi. “Ini menyangkut hak publik, menyangkut keselamatan pekerja, dan menyangkut uang negara. Ini bukan main-main,” tegasnya. Ia mendesak agar semua pihak yang bertanggung jawab tak lagi bersembunyi di balik meja kantor.
Namun yang menyakitkan, semua pihak justru terkesan saling lempar tanggung jawab. Dinas teknis bungkam, pengawas proyek tak terlihat, aparat kelurahan seolah tak tahu-menahu, dan pemerintah kecamatan diam seribu bahasa. Apakah mereka semua kehilangan nyali atau justru sedang menutup mata?
Humas DPP YLPK PERARI, Siarudin, turut bersuara atas persoalan ini. Ia menyatakan bahwa proyek-proyek pemerintah harus tunduk pada prinsip dasar keterbukaan dan keselamatan. “Ketika papan proyek saja tidak dipasang, itu sinyal kuat ada sesuatu yang ditutupi. Jika benar terjadi penyimpangan, maka kami mendesak agar kejaksaan, kepolisian, dan inspektorat daerah segera turun tangan. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, ini bisa jadi korupsi sistemik,” ujarnya tegas.
Siarudin juga mengingatkan bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai dengan uang negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan konsumen, termasuk dalam hal transparansi anggaran dan keselamatan kerja. “Jangan sampai proyek yang katanya untuk rakyat justru membahayakan rakyat, dan hanya menguntungkan segelintir oknum,” tambahnya.
Kami dari media berharap aparat penegak hukum, lembaga pengawas internal, serta para pemimpin daerah turun tangan. Bongkar tuntas proyek ini, buka dokumennya, telusuri aliran anggarannya. Karena jika tidak, sejarah akan mencatat siapa yang berpihak pada rakyat, dan siapa yang bersekutu dengan pembiaran. Jangan biarkan keadilan tenggelam di tiang-tiang gelap yang katanya untuk menerangi rakyat.
Redaksi
