KABUPATEN TANGERANG - Vikinews - Pemerintah kabupaten Tangerang melalui dinas perumahan Permukiman dan pemakaman ( Perkim ) telah menyalurkan bantuan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Klebet kecamatan kemiri kabupaten Tangerang Banten
Program ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya berada dalam kondisi kurang layak, seperti tidak memiliki MCK pencahayaan minim, ventilasi buruk dan sanitasi tidak memadai. Rabu 23 Juli 2025
Tapi seperti apa teknisnya bedah rumah (RTLH) kecamatan kemiri banyak keluhan dari penerima manfaat RTLH, seperti di kampung Pabuaran RT 04/02 Desa klebet kecamatan kemiri kabupaten Tangerang, warga yang tidak mau disebutkan namanya yang juga penerima manfaat (RTLH) mengatakan, bedah rumah (RTLH) di Desa Kemiri seperti bak Tukang Kredit di cicil,
Saya harus modal dulu untuk membikin pondasi, mending kalau ada duit atau yang mampu untuk beli alat material seperti batu split pasir dan semen untuk pondasi. Kalau untuk yang tidak punya duit apa harus ngutang dulu untuk beli material. Ujar warga penerima manfaat
Sementara warga lain yang juga penerima manfaat (RTLH) mengatakan. Saya sudah pasang pondasi tapi sampai sekarang belum juga datang material, sampai saya untuk tidur harus mengungsi ke rumah cucu, karena rumah saya sudah di bongkar dan pasang pondasi tapi material belum juga datang, sudah hampir dua Minggu saya ikut tidur di rumah cucu, ujar warga tersebut
Saat kabidkam DPP perkumpulan trisula bakti Nusantara mendatangi lokasi proyek bedah rumah (RTLH) dan menanyakan habis berapa membikin pondasi, saya bikin pondasi sudah satu Minggu lebih dan semua material seperti batu semen dan pasir beli sendiri serta bayar tukang, saya hampir habis satu jutaan tapi sampai sekarang besi dari proyek RTLH belum juga datang. Padahal besi tersebut perlu sekali buat cakar ayam dan selup ataupun buat tiang, sampai kapan saya harus menunggu material datang. Ujar warga
Lalu Kartusi selaku kabidkam DPP perkumpulan trisula bakti Nusantara menghubungi UPK kecamatan kemeri untuk menanyakan terkait keluhan warga penerima manfaat (RTLH)
Tapi ketua UPK kecamatan kemeri tidak merespon ataupun menjawab telpon dan WhatsApp dari Kartusi. Pihak dinas Perkim harus segera melakukan peninjauan dan menegur UPK kecamatan kemeri yang diduga lambat untuk mendatangkan material ke penerima manfaat ( RTLH )
Sampai berita ini diterbitkan pihak UPK kecamatan kemeri belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi
Penerbit redaksi
