SUMATRA SELATAN - KLIKTANGSEL - Pemerhati Kebijakan: Suhai kembali melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kota Palembang. Pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 30 persen dinilai sebagai langkah yang tidak adil, karena di sisi lain Pemkot tak berani menyentuh besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Pemerhati Kebijakan Suhai, menegaskan bahwa kebijakan ini semakin mempertegas lemahnya sikap Pemkot dalam mengelola keuangan daerah.
“Kalau alasan pemotongan TPP adalah efisiensi, mestinya semua pihak merasakan, termasuk DPRD. Tapi nyatanya Pemkot hanya berani pada ASN, sementara tunjangan DPRD tetap dibiarkan besar. Pemkot palembang jelas tidak punya nyali mengevaluasi itu,” kata Suhai, kamis (16/10/2025)
Menurut Suhai, kondisi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“ASN yang mendapat TPP ratusan ribu rupiah harus dipotong, sedangkan anggota DPRD bisa tetap menikmati tunjangan perumahan Rp22 juta hingga Rp25 juta per bulan. Ini jelas timpang. Bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa Pemkot Palembang serius melakukan efisiensi?” tegasnya.
Suhai menilai, diamnya Pemkot Palembang terhadap besarnya tunjangan DPRD adalah bentuk kompromi politik yang merugikan publik. Suhai menyebut, jika pemerintah tidak berani mengambil langkah tegas, maka evaluasi akan dilakukan oleh masyarakat dengan cara mereka sendiri.
Kalau Pemkot Palembang tidak berani, biarkan masyarakat yang mengevaluasi. Dan masyarakat punya cara sendiri untuk menilai, mengingat, hingga menagih keadilan pada waktunya,” ujarnya.
Lebih jauh, Suhai menegaskan bahwa suara masyarakat tidak bisa diabaikan. Bentuk evaluasi itu bisa berupa tekanan sosial, kritik terbuka, hingga sikap politik pada momentum demokrasi.
“Masyarakat tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang benar-benar berpihak dan siapa yang hanya pandai beretorika. Jangan sampai kebijakan timpang ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan yang lebih luas dan memaksa masyarakat kembali turun ke jalan dan bersuara lebih lantang secara langsung,” tambahnya.
Suhai mendesak agar Pemkot segera membuka data secara transparan, baik terkait mekanisme pemotongan TPP ASN maupun besaran tunjangan DPRD yang selama ini dinilai fantastis. Menurut Suhai, hanya dengan transparansi dan keberanian politik, keadilan anggaran bisa ditegakkan.(Arifai)
Distributor rilis ( Suhaemi & Sudin)
Penerbit Santang Prayoga
Post View 384
