Sesuai Arahan Presiden, Kementrian PKP Dukung Penuh Program Gentengisasi, Mulai April 2026 Dimulai

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa Kementerian PKP mendukung penuh program Gentengisasi Nasional.

Ini sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah rakyat yang lebih layak, sejuk, dan berkualitas.

Hal itu ia sampaikan dalam agenda Buka Puasa Bersama dan Rapat Gentengisasi bersama Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta para pengusaha genteng sentra Jatiwangi.

Ara menekankan bahwa program Gentengisasi Nasional ini bukan charity melainkan program kualitas dan keberlanjutan.

“UMKM harus naik kelas, industrinya kuat, dan rumah rakyat tidak panas. Kita ingin multiplier effect-nya terasa, masyarakat senang, industri tumbuh,” ujarnya, seperti disadur dari laman resmi Kementerian PKP, Senin (2/3/2026).

Ara menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan harga genteng sebesar Rp4.300 per unit sampai di lokasi proyek untuk wilayah Jawa Barat.

Salah satu pengembang menyampaikan komitmen transaksi awal senilai sekitar Rp12,6 miliar dari satu pelaku usaha dengan target transaksi perdana dapat direalisasikan pada awal April.

Lebih lanjut, Ara menekankan bahwa tantangan utama program ini adalah menjaga kualitas dan kapasitas produksi.

Ia menegaskan genteng yang diproduksi harus memenuhi standar ketahanan minimal 15 tahun, tahan panas dan hujan.

Selain itu juga harus memiliki nilai estetika, termasuk pengembangan model flat untuk kebutuhan desain perumahan modern.

Untuk menjamin mutu, pemerintah daerah akan memfasilitasi proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sekretaris Daerah Jawa Barat mengungkapkan bahwa tahapan SNI meliputi proses permohonan, verifikasi, hingga audit.

Proses tersebut melibatkan pendampingan dari pemerintah provinsi agar pengusaha genteng dapat memenuhi standar secara menyeluruh.

Di sisi lain, program Gentengisasi juga terhubung dengan kebutuhan besar rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat yang membutuhkan pasokan genteng dalam jumlah signifikan.

Dengan orkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan pengrajin, Majalengka diproyeksikan menjadi salah satu sentra utama penyedia genteng nasional.

Jika di Jawa Barat berhasil, Ara mengatakan ini akan dilanjutkan ke daerah lainnya seperti Jawa Tengah.

Ia menegaskan bahwa kuncinya adalah kualitas, konsistensi, dan komitmen bersama.

Sementara dari sisi pembiayaan, BRI menyatakan kesiapan untuk mendukung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Dirut BRI menyampaikan peran BRI sebagai penghubung antara pengrajin genteng dan pengembang perumahan, sehingga ekosistem industri daerah dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan.

“Buyer sudah jelas, demand sudah ada. Yang penting kualitas dijaga dan produksinya cukup,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa BRI siap berada di tengah untuk memperkuat pembiayaan UMKM dan sektor perumahan.